Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017, Tingkatkan Pelayanan Aspek Hukum dan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Jakarta-Humas BKN, Guna meningkatkan pelayanan aspek hukum dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Razak Budie Utama saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Pemerintah BNP2TKI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Lebih lanjut, Tatang mengatakan, target dari adanya UU yang baru, selain meningkatkan aspek pelayanan, Pemerintah juga ingin meningkatkan penempatan PMI pada sektor pekerjaan formal, tidak lagi didominasi pekerja rumah tangga. “Negara-negara di Timur Tengah saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja terampil untuk berbagai sektor/formal. Namun, hingga kini, kita tidak bisa memenuhi hal itu,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait tersebut. Oleh sebab itu, “Sesuai amanat UU, sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi mutlak perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi calon PMI agar dapat mengisi kebutuhan di bidang formal tersebut,” pungkasnya.

Di saat yang sama, Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono menjelaskan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Untuk meningkatkan pelayanan PMI, ada banyak instansi yang terlibat. Tapi, secara garis besar, kewenangan instansi pusat yakni terkait norma dan nilai yang mengatur tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, sedangkan bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, kewenangannya yakni terkait izin dan rekrutmen PMI di daerah dan penyiapan keterampilan calon PMI, serta bagi Pemerintah Desa, kewenangannya terkait sebagai ujung tombak deteksi dini proses penempatan dan perlindungan calon PMI,” tutupnya. ber

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *