Tujuh Poin Penguatan Reformasi Birokrasi di BKN

Jakarta – Humas BKN, Dengan agenda Kegiatan Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2018, tim RB BKN kembali menggelar rapat kerja yang dipimpin langsung Sekretaris Utama (Sestama BKN), Supranawa Yusuf.

Pada rapat tersebut, Sestama menyoroti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BKN untuk RB BKN dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (KemenPANRB) yang telah diterima dengan nilai 71,08 naik dari penilaian tahun 2017 (70,96) dan LHE Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 60,01 menjadi 62,73.

Menurutnya kenaikan ini masih belum mencapai hasil signikan sesuai dengan target dan kinerja kita. “Untuk persiapan PMPRB Tahun ini kita harus memperhatikan dan menjawab rekomendasi LHE tersebut serta mempersiapkan unit kerja sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ungkapnya.

Selaku Sekretariat Tim RB BKN, Kepala Biro Perencanaan, Heru Purwaka menambahkan penginputan PMPRB Tahun 2018 ini akan dimulai pada tanggal 30 April 2019. Berbeda dengan pengisian “PMPRB tahun lalu yang dilakukan oleh Tingkat K/L sekarang dilakukan juga oleh Level Eselon I,” ujar Heru.

Pada bagian akhir, Sestama berpesan perlunya menguatkan RB BKN dengan menindaklanjuti Rekomendasi Hasil LHE Tahun 2018, antara lain yakni:
1. Dengan melakukan review atas Roadmap RB di lingkungan BKN.
2. Menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan BKN secara berjenjang ke seluruh pegawai.
3. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan ”Agen Perubahan” agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud.
4. Memperluas penerapan e-government dalam mekanisme kerja untuk mempermudah pemantauan dan meminimalisir penyimpangan.
5. Atasan langsung wajib untuk melakukan supervisi, coaching dan konseling ke bawahannya.
6. Dalam upaya penyegaran terhadap aparatur, dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, serta penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, anggaran, dan mekanisme hubungan kerja.
7. Mendorong inovasi diseluruh unit kerja yang memberikan pelayanan publik. sis/des

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *