Tingkatkan RB Manajemen SDM dan Pengawasan, BKN Prioritaskan Penguatan Internal

Jakarta – Humas BKN, Verifikasi Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) kembali dilaksanakan pada Senin (20/5/2019) di ruang rapat Biro Kepegawaian Badan kepegawaian Negara (BKN). Verifikasi kali ini membahas dua topik sekaligus, yaitu tentang manajemen ASN oleh Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM dan pengawasan ASN oleh Pokja Penguatan Pengawasan.

Kepala Biro Kepegawaian, Diah Kusuma Ismuwardani yang turut hadir dan membuka kegiatan tersebut, menuturkan beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM dalam mempersiapkan LKE PMPRB. Satu di antaranya terkait evidence atau bukti yang harus dilampirkan dan rencana aksi yang belum dimunculkan. “Memang ada beberapa catatan terkait evidence, walaupun beberapa sudah kami lampirkan seperti evidence diklat dan monev,” tuturnya.

Sementara berkaitan dengan rencana aksi, Diah menjelaskan bahwa
kendala terbesar ada pada pemetaan kompetensi pegawai BKN. Diah menambahkan, “Karena kita sekarang mengacu pada merit system, maka harus dilakukan penilaian dan pemetaan kompetensi seluruh pegawai yang diberlakukan untuk seluruh pegawai yang memenuhi syarat kecuali misalnya pegawai yang tiga tahun lagi mau pensiun kan tidak bisa”.

Menanggapi hal tersebut, asesor pelaksanaan RB BKN, Adi Fauzan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan signifikan. “Hal yang menjadi penilaian Kemenpan justru kalau ada perbaikan signifikan apapun bentuknya dan data hasil survei eksternal dan internal,” jelasnya.

Sementara itu, Pokja Penguatan Pengawasan yang diwakilkan oleh Herdianawati yang juga merupakan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan (KPPJ) BKN, menekankan pada evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terutama dalam hal gratifikasi dan pelayanan publik. Menurutnya, “Pengawasan ini krusial, melalui pengawasan kita dapat mengendalikan jalannya sistem pemerintahan di BKN.”

Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam LKE PMPRB oleh Pokja Penguatan Pengawasan, di antaranya rencana aksi berupa penyusunan draf SK Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2019 untuk pengendalian gratifikasi dan draf manajemen risiko (selanjutnya draf akan diproses untuk pengajuan Keputusan Kepala BKN terkait penerapan SPIP) serta penyusunan SOP pelayanan kepegawaian terpadu dalam rangka melakukan pengendalian internal. Penyusunan SOP tersebut nantinya akan didasarkan pada evaluasi pelayanan pengaduan menggunakan aplikasi e-Lapor yang di kelola oleh Biro Humas BKN. suf

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *