SPTJM, Syarat Absolut bagi K II Lulus Tes Jadi CPNS

Jakarta-Humas BKN, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan syarat absolut bagi tenaga honorer KII yang lulus tes untuk dapat diangkat menjadi CPNS. “SPTJM tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tutur Kepala Biro Humas Tumpak Hutabarat tatkala menerima DPRD Langkat yang beraudiensi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, Jumat (29/8). Audiensi ini diikuti pula Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi Kepegawaian Sofyan.

Kepala Biro Humas Tumpak Hutabarat (kanan) menjelaskan langkah nyata BKN menuntaskan masalah tenaga honorer kepada DPRD Langkat

Ditegaskan bahwa kalau seorang PPK yakin dan sepanjang sepengetahuannya tidak ada manipulasi atau kecurangan dengan honorer KII-nya, seharusnya PPK berani menandatangai SPTJM-nya. “SPTJM tidak boleh diubah/dimodifikasi kata-katanya, dan tidak boleh diwakilkan penandatangannya,”ungkapnya.

Diutarakan bahwa dasar hukum SPTJM adalah Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, yang merupakan penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. “SPTJM harus ditandatangani oleh PPK per tenaga honorer KII yang lulus tes,”imbuhnya.

Tengah berjalan, Audiensi BKN dengan DPRD Langkat

Tumpak Hutabarat mengutarakan bahwa BKN bekerja sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kepegawaian yang ditentukan. “Jika BKN tidak menerbitkan NIP untuk seorang CPNS baik dari jalur umum maupun tenaga honorer, penyebabnya adalah ketidaklengkapan berkas usulan yang diajukan (oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah) ke BKN, atau berkas usulan tidak memenuhi kriteria, sehingga NIP tidak diterbitkan BKN,”pungkasnya. (aman,kiswanto,arum,mayang)

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *