Sinkronisasi Kebijakan Untuk Perbaiki Implementasi Sistem AKIP

Akuntabilitas Kinerja BKN Raih Predikat B

Jakarta-Humas BKN, Guna memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dibutuhkan sinkronisasi berbagai kebijakan, yang diawali dengan konstruksi dan pemahaman yang sama dalam bidang perencanaan, penganggaran, maupun manajemen kinerja. Arahan ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Boediono tatkala Penyerahan Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2014 di Istana Wapres Jakarta, Rabu (24/9). Dalam kegiatan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat Predikat B untuk Akuntabilitas Kinerja yang berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMenPAN RB) pada tahun ini. Penghargaan yang diberikan Wapres Boediono ini diterima Kepala BKN Eko Sutrisno.

Pada penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, Wapres mengapresiasi semua upaya yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemprov guna mendapatkan hasil yang maksimal dari pengelolaan reformasi birokrasi. Khususnya bagi instansi yang berprestasi dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja (performance based management) melalui sistem AKIP. Diharapkan segenap raihan ini bisa terus ditingkatkan secara berkelanjuta, sehingga menjadi  better practices oleh instansi pemerintah lain.

Menurut Boediono,  tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dilalui instansi pemerintah dalam menerapkan sistem AKIP Namun implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi tetap dapat menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, seperti konsistensi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi yang ditandai dengan semakin baiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan instansi pemerintah.

Predikat B yang dicapai BKN untuk Akuntabilitas Kinerja ini merupakan peningkatan signifikan. Tahun 2013 lalu, BKN meraih Predikat CC. Komponen-komponen yang dinilai oleh KeMenPAN RB terhadap akuntabilitas instansi pemerintah meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, serta Capaian Kinerja. (aman-kiswanto)

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *