Sejumlah Hambatan Warnai Proses Pemberian Sanksi PNS Tipikor

Surabaya-Humas BKN, Pemerintah memberikan apresiasi atas sikap Kepala Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang telah memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana pada Konferensi Pers terkait PNS Tipikor BHT, Kamis (31/01/2019).

Dalam Konferensi Pers tersebut Kepala BKN didampingi oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryomo Dwi Putranto beserta Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko dan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di sela-sela kegiatan focus group discussion (FGD) dan workshop kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional II BKN Surabaya.

Bima menjelaskan bahwa kali ini Pemerintah tidak lagi memberikan batas waktu kepada PPK dalam penerbitan SK PTDH, namun PPK harus memberikan sanksi secepatnya kepada PNS Tipikor BHT sesuai dengan regulasi. Hal tersebut akan dituangkan dalam surat edaran untuk menindaklanjuti sisa PNS Tipikor BHT yang belum diberikan SK PTDH. Bima menegaskan bahwa surat edaran tersebut meminta para PPK agar mempercepat proses pemberhentian kepada PNS Tipikor sesuai regulasi karena merugikan Negara. “Ketentuan selanjutnya akan dituangkan bisa dalam bentuk surat edaran bersama antara Kepala BKN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB, atau berupa surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah dan surat edaran Menteri PANRB untuk Instansi Pusat,” jelas Bima.

Bima menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan, penerbitan SK PTDH menemui sejumlah kendala di antaranya data administrasi belum diterima secara lengkap oleh sejumlah PPK sehingga PPK ragu-ragu dalam menentukan tindakan, adanya masalah teknis, dan tidak memberi sanksi PTDH karena alasan kemanusiaan.

Bima menambahkan, BKN akan membantu terutama dalam memberikan data-data yang dapat mempercepat PPK memroses pemberian sanksi kepada PNS pelaku Tipikor BHT. Karena apabila PPK tidak menindaklanjuti sesuai regulasi, PPK tidak hanya melakukan mal administrasi namun juga berakibat pada tindak pidana yang dianggap merugikan negara. “Kepada PPK harap segera melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi PNS Tipikor BHT untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SK PTDH,” jelas Bima. kaw

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *