Peserta Rakor Regional Kanreg VII BKN Palembang Samakan Persepsi Atas Pelanggaran Netralitas PNS

Palembang-Humas BKN, BKN sebagai Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian perlu mengantisipasi maraknya aktivitas politik yang dilakukan para bakal calon kepala daerah yang tidak jarang ditengarai ikut melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait itu BKN melalui Kantor Regional VII BKN Palembang mengundang Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah se-wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Regional. Rakor digelar pada Selasa, 6 Februari 2018, bertempat di gedung serba guna Kantor Regional VII BKN Palembang.

Peserta Rakor Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (foto: agus)

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di sela-sela acara tersebut mengatakan dalam Rakor seluruh peserta yang hadir menyamakan persepsi terhadap prosedur, pola tindak, dasar aturan serta jenis sanksi yang dikenakan kepada PNS yang diketahui tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah, “Bahwa PNS harus bersikap netral dalam momentum Pilkada tak lagi bisa ditawar”, jelas Ridwan.

Sementara terkait isu rencana penerimaan CPNS daerah tahun anggaran 2018, menurut Ridwan juga dibahas mengenai metode rekrutmen maupun teknis pelaksanaannya. “Muaranya adalah mewujudkan penerimaan CPNS yang obyektif, akuntabel dan transparan”, imbuh Ridwan. Ridwan menjelaskan isu lain yang juga dibahas dalam Rakor tersebut adalah sanksi terhadap PNS yang pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yakni berupa pemberhentian tidak dengan hormat. “Penetapan pemberhentian PNS Daerah karena Tipikor, Pidana Umum, Disiplin selain JPT Madya, dan JF Ahli Utama dilakukan oleh PPK”, kata Ridwan.

Dalam Rakor tersebut juga dibahas mengenai Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun. Sesuai Surat kepala BKN Nomor K.26-30/v.105-3/99, Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Agus Sutiadi. Agus melanjutkan, Surat Kepala BKN tersebut merupakan aturan lanjutan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. “Pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun yang menduduki Jabatan selain JPT Utama, JPT Madya, atau JF Ahli Utama ditetapkan oleh Kepala BKN,” pungkasnya.

Berikut ini Daftar Regulasi beserta tautannya yang Berkaitan dengan Netralitas PNS :

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik

5. PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS

6. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

7. PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS

gus/ber

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *