Percepat Layanan Pensiun, BKN terapkan pertimbangan teknis elektronik berbasis SAPK.

Denpasar-Humas BKN, “Untuk mempercepat pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), supaya tidak harus ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Regional kini dapat memberikan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang sudah ditetapkan per 1 Mei 2018. Jika Pertek sudah diberikan, maka secepatnya SK dapat dibuat. Jangan ada jeda waktu yang lama, sehingga PNS yang pensiun dapat menerima Surat Keputusan (SK) pensiun dengan cepat.” Hal tersebut disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS BKD/BKPSDM sewilayah kerja Kanreg VI BKN Medan yang digelar Jumat (25/05) di Denpasar, Bali.

Lebih lanjut disampaikan, dalam pemberian pertek bagi pensiun PNS dan pensiun PNS janda/duda berbentuk pertimbangan teknis elektronik berbasis SAPK dengan tetap mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS. Pertek ini juga akan disampaikan kepada PT.Taspen/PT. ASABRI sehingga data dapat diklarifikasi. Kepala BKN juga menegaskan proses SK Pensiun harus terus dimonitor. Jika Pertek diperkirakan keluar dalam dua minggu, maka draft SK Pensiun yang diproses secara online dapat dikeluarkan dalam satu hari. Jika dalam waktu lama draft SK belum keluar, maka sebaiknya diberikan warning, tegas Bima.
Sebagai tindak lanjut, Kepala Kanreg X BKN Denpasar Ida Ayu Rai Sri Dewi menyampaikan arahan Kepala BKN dalam Rapat Koordinasi Klim Layanan Otomatis dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) /Jaminan Kematian ( JKM), sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 yang diselenggarakan di hari yang sama (25/05) di Aula A.E. Manihuruk Kanreg X BKN Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Cabang Taspen Surabaya, Denpasar, Mataram dan Kupang.
Dalam sambutannya, Kepala Kanreg X BKN Denpasar menyampaikan pemberian Pertek ini diharapkan dapat membantu PNS yang berada di daerah terpencil dalam mengurus SK Pensiunnya. Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, BKN dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan, sementara kewenangan diberikan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dan selanjutnya dapat menetapkan keputusan. Kepala Kanreg X BKN juga mengingatkan pihak terkait untuk selalu melakukan konfirmasi data dengan pihak Taspen, terutama terkait penerima pensiunan serta PNS pensiun yang terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sehingga dapat meminimalisir kesalahan data. Tak hanya itu, Kepala Kanreg X BKN Denpasar juga mengapresiasi kerjasama yang baik antara BKN dan PT.Taspen yang terjalin hingga saat ini. sp/irn

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *