Pembinaan PNS sebagai Fokus Penindakan Hukuman Disiplin PNS

Yogyakarta-Humas BKN. Pelanggaran disiplin adalah suatu perbuatan yang dilakukan/diucapkan selama jam kerja atau di luar jam kerja yang tercakup dalam Pasal 3 atau Pasal 4 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Menilik definisi tersebut, dijelaskan Dwi Wahyudi selaku Kasubbid Pengolahan A/1 Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) bahwa selama ini telah banyak terjadi kerancuan  di kalangan pengelola kepegawaian mengenai pengenaan pasal pelanggaran disiplin PNS. “Hukuman disiplin bukan merupakan delik aduan, sehingga atasan harus proaktif melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pegawai yang diindikasi melakukan pelanggaran, termasuk mengumpulkan bukti pendukung,” tambah Dwi dalam materi Workshop Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Ruang Serbaguna Kanreg I BKN Yogyakarta (15/3).

Dihadiri oleh 80 undangan yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalan arahannya mengatakan bahwa Bapek merupakan the last resources dalam hukuman disiplin. “Banding administratif yang ditangani Bapek merupakan keputusan Presiden, sehingga bersifat final dan mengikat. Bapek berhak untuk melakukan peninjau hukuman disiplin seorang PNS terutama pada tata cara penjatuhan hukuman disiplin tersebut,” tegas Bima.

Bapek berhak untuk melakukan peninjau hukuman disiplin seorang PNS terutama pada tata cara penjatuhan hukuman disiplin tersebut,” tegas Bima. (Dok.Kanreg1BKN)

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto menyatakan bahwa atasan langsung merupakan pejabat yang paling berwenang melakukan pemeriksaan. Lebih lanjut diingatkan Haryomo, sesuai amanat UU ASN bahwa hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat tidak akan ada lagi dalam PP hukuman disiplin yang sedang disiapkan. Sebagai gantinya adalah pemotongan tunjangan kinerja. “Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan efek jera bagi pegawai yang bersangkutan. Dan juga karena hakikat hukuman disiplin adalah pembinaan kepegawaian bukan pada penjatuhan hukuman”, dalih Haryomo. 

Haryomo Dwi Putranto menyatakan bahwa atasan langsung merupakan pejabat yang paling berwenang melakukan pemeriksaan.(dok.Kanreg1BKN)

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kanreg I BKN Yogyarta Ibtri Rejeki, Plt Asisten Bapek Julia Lely Kurniati serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ujang Abdullah. din

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *