[P2K] : Program P2K-BKN, Jangkau Papua dan Papua Barat untuk Melayani

Jakarta – Humas BKN, Menindaklanjuti Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana salah satu fokus pembangunannya meliputi sektor penguatan tata kelola dan kelembagaan, BKN akan bergerak ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menjangkau layanan kepegawaian, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kedua wilayah tersebut melalui Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K).

Kepala Biro Humas BKN menyampaikan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebagai salah satu program nasional oleh Presiden RI

“Untuk melaksanakan Program P2K, secara bertahap BKN menerjunkan 200 personel yang menjangkau 22 kabupaten di wilayah Provinsi Papua dan 13 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat. Personel yang telibat terdiri atas PNS BKN Pusat dan Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 provinsi. Program P2K akan berlangsung dalam jangka waktu pelaksanaan sejak April sampai dengan Mei 2018,” tuturnya.

Program ini berfokus pada 3 jenis manajemen kepegawaian, yaitu (1) Pemutakhiran data kepegawaian ASN; (2) Diseminasi regulasi kepegawaian terbaru sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; dan (3) Simulasi Computer Assisted Test (CAT) BKN. Selaku instansi pembina manajemen, BKN akan memprioritaskan manajemen kepegawaian yang berdampak pada peningkatan kompetensi ASN di bidang kepegawaian dan layanan publik di Papua dan Papua Barat, yakni:

  1. Sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian;
  2. Sosialisasi “My SAPK” (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
  3. Diseminasi regulasi kepegawaian yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS; Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun.
  4. Simulasi CAT BKN untuk sistem rekrutmen dan promosi/mutasi di Papua;
  5. Penyelesaian permasalahan kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi;
  6. Bimbingan teknis penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
    des

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *