Outlook Program 2019, BKN Akan Kembali Gencarkan Gerakan ASN Keren Tanpa Korupsi

Ciawi-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana meminta Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN untuk menggencarkan kembali gerakan ASN Keren Tanpa Korupsi sebagai bagian program kerja tahun 2019 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana di sela-sela Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2018 serta Outlook Program dan Kegiatan TA 2019 di Pusbang ASN BKN, Ciawi, Bogor pada Kamis (27/12/2018).

Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan data belum adanya tindaklanjut dari sejumlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas data PNS tipikor incracht yang masih aktif berada di birokrasi. “Untuk merealisasikan hal itu, diperlukan strategi tertentu agar muncul sinergisitas dan aksi konkret untuk membersihkan birokrasi dari pelaku tipikor,” tegas Kepala BKN.

Dalam forum teersebut, Direktur Wasdal Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja, Paryono, menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2018 telah ditemukan sebanyak 2357 PNS yang tersangkut kasus tipikor yang harusnya segera ditindaklanjuti oleh PPK. Namun demikian menurutnya hingga 26 Desember 2018 pukul 18.30 baru 480 data PNS tipikor yang disikapi oleh PPK. “Berdasarkan pantauan kami, belum semua kasus PNS Tipikor yang ditindaklanjuti oleh PPK,” ujar Paryono.

Salah satu strategi untuk menangani permasalahan tersebut, menurut Paryono, bahwa pihaknya akan menerapkan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN. “Indeks Tata Kelola akan mengukur seberapa patuh PPK terhadap ketentuan dalam manajemen ASN,” ujar Paryono. “Dari aplikasi nanti akan terbaca instansi mana yang sudah menjalankan manajemen kepegawaian dengan benar dan yang belum,” pungkasnya.

Selain akan berfokus pada program penanganan ASN pelaku tipikor, pada tahun 2019 Kedeputian Wasdal BKN akan menyusun draf Peraturan BKN tentang e-Advokasi, e-Pengaduan, dan e-Jabatan. Selain itu juga akan dibangun database wasdal bidang gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan kinerja; dan sistem informasi pelanggaran netralitas ASN. bal

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *