Manfaatkan Pengelolaan Partisipasi Publik Secara Optimal Dukung Pemerintah Ambil Kebijakan yang Tepat

Jakarta-Humas BKN, Memanfaatkan pengelolaan partisipasi publik terhadap Pemerintah secara optimal dapat mendukung perumusan dan pengambilan kebijakan yang tepat oleh Pemerintah. Hal itu disampaikan Direktur e-Government dan e-Governance, Fakultas Teknologi Informatika, Universitas Wolongong, Australia, Dr. Akemi Takeoka Chatfield, saat melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Lebih lanjut, Dr. Akemi mengatakan, partisipasi publik terhadap Pemerintah tersebut adalah Big Data, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat. “Karakter publik yang beragam seperti publik yang pro terhadap Pemerintah, publik sebagai konsumen, publik sebagai perwakilan Pemerintah, publik sebagai klien dan publik sebagai masyarakat akan menghasilkan perspektif yang beragam terhadap Pemerintah. Jika Pemerintah menghimpun dan mengelola (partisipasi) tersebut menjadi Big Data, akan sangat menguntungkan”, ujar Dr. Akime. Namun, Dr. Akemi menilai jika tantangan Pemerintah saat ini adalah bagaimana dapat mengelola Big Data tersebut. “Tantangan untuk bisa bekerja based on Big Data ialah budaya bekerja berdasarkan data, berfikir maju ke depan, memilih strategi kerja, serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi,” jelasnya.

Terakhir, Dr. Akemi mengingatkan jika di Australia, Big Data menjadi asset yang sangat penting bagi Pemerintah. “The Australian Public Service Big Data Strategy menjadikan Big Data sebagai asset penting dan cara untuk memahami permasalahan di masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan melalui analisis Big Data”, pungkasnya.
Pranata Humas BKN, Subali, yang mengikuti acara tersebut sepakat dengan Dr. Akemi. Subali mengatakan, dalam sehari saja, partisipasi publik pada kanal informasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara jumlahnya banyak sekali. “Bayangkan jika partisipasi publik yang berupa laporan dan aduan tersebut dapat dihimpun dan dikelola untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Saya rasa hasilnya akan maksimal,” kata Subali. Subali menambahkan, memang butuh upgrade skill sumber daya manusia untuk bisa mengolah Big Data agar menghasilkan sesuatu yang keren. Minimal bisa membangun artificial intelligence,” tutupnya. ber

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *