Indeks Kepuasan Masyarakat atas Program P2K di Papua dan Papua Barat Tinggi, BKN Lanjutkan Dengan Agenda Pemetaan dan Kompetensi PNS

Jayapura – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan kembali menggulirkan Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Februari dan Maret 2019. Kegiatan itu akan berlangsung dalam 2 tahap di 17 lokasi kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan pimpinan rombongan kerja Program P2K BKN, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Paulus Dwi Laksono,  saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Titus Heri Dosinaen, di Kantor Pemerintah Provinsi Papua,  Selasa (15/1/2019).

                                                          Paulus Dwi Laksono (paling kiri)

Paulus mengatakan, hal yang melatarbelakangi kembali digulirkannya program tersebut ialah karena Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Program P2K BKN cukup tinggi, di mana masyarakat PNS di kedua Provinsi tersebut  menyatakan puas.

Di saat yang sama, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BKN, Purwanto, yang juga turut hadir dalam rombongan, menambahkan jika Pogram P2K BKN pada Februari mendatang, agenda yang akan dilakukan adalah peningkatan kompetensi ASN Provinsi Papua dan Papua Barat melalui kegiatan Assessment Center. “Berbeda dengan agenda P2K Tahun 2018 yang berupa sosialisai peraturan perundang-undangan, penggunaan sistem CAT dan rekonsiliasi  data kepegawaian, agenda P2K BKN mendatang adalah kelanjutan dari sistem manajemen ASN, yaitu pemetaan potensi dan kompetensi PNS.  Hal ini dimaksudkan bahwa untuk menjamin pengelolaan manajemen karir PNS,” tutup Purwanto. Kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ini sendiri akan melibatkan 132 Assessor SDM Aparatur yang akan bertugas di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan 7 Kabupaten/Kota wilayah Papua Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat Rapat Evaluasi Program P2K BKN di Lorin Sentul Hotel, Bogor-Jawa Barat, pada Kamis (13/12/2018) lalu, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Aidu Tauhid mengatakan bahwa dari hasil survei kepuasan Program P2K BKN terhadap para PNS di 21 Kabupaten/Kota di Wilayah Papua, sebanyak 85% menyatakan puas. Sementara di Papua Barat, menurut Aidu dari para PNS di 13 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan Program P2K BKN, sebanyak 84% juga menyatakan puas. “Jadi dari data yang ada itu, bisa dilihat bahwa IKM Program P2K BKN di kedua Provinsi tersebut cukup tinggi,” pungkas Aidu. kanregIX/ber/bun

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *