Humas Pemerintah Harus Aktif Berkomunikasi Kepada Rakyat

Bogor-Humas BKN, “Humas Pemerintah harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai di masyarakat”. Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden RI Thonthowi Jauhari saat menyampaikan lima arahan Presiden Joko Widodo tentang kehumasan, dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Pranata Humas, Senin (24/9/2018) di Hotel Pajajaran, Bogor.

Sementara itu empat arahan lainnya, sambung Thonthowi, yakni Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi kepada rakyat. Pemerintah harus punya frame atas isu; Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat; Jangan ego sektoral, jangan tarung informasi antarinstansi Pemerintah; Dorong keterlibatan publik dengan pengambilan keputusan.

Sebelumnya, Kasubdit Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo), Nursodik Gunarjo menjelaskan instansinya selaku Pembina Jabatan Fungsional (JF) Pranata Humas akan mengusulkan naskah akademik revisi butir-butir angka kredit JF Pranata Humas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Gunarjo mengatakan rencana pengusulan revisi butir-butir angka kredit Pranata Humas itu bertujuan agar ke depan pelaksanaan kerja para Pranata Humas lebih sejalan dengan penyelesaian tugas-tugas unit Humas dan organisasi tempat para pejabat fungsional tersebut bertugas. “Jika di lapangan tugas-tugas yang dikerjakan seorang Pranata Humas jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan kehumasan, maka dapat dilakukan konversi agar tetap dapat dipertimbangkan sebagai angka kredit”.

Sementara itu Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Selamatta Sembiring dalam forum yang sama mengatakan Pranata Humas memiliki tugas membentuk citra positif Pemerintah. Salah satu cara membentuk citra tersebut yakni dengan menyampaikan kepada publik capaian kinerja positif Pemerintah. “Untuk tetap dapat membentuk citra positif Pemerintah, seorang Public Relations Officer (PRO) perlu menyusun strategi yang jelas termasuk saat krisis melanda. Di sinilah letak pentingnya Unit Humas instansi Pemerintah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan krisis”.

Peran kehumasan, sambung Selamatta, merupakan peran yang powerfull untuk menjaga nama baik lembaga “Jangan kecilkan peran PRO karena mereka bisa mendongkrak kembali nama baik sebuah institusi setelah jatuh karena adanya sebuah krisis”. dep

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *