Dorong Optimalisasi Kinerja, BKN Bongkar Hambatan Keterlambatan Pembayaran Tunkin Pegawai

Jakarta-Humas BKN, Peningkatan kualitas kinerja organisasi terus menjadi target yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah yang diambil menuju perealisasian hal tersebut tidak hanya dilakukan melalui dorongan lahirnya inovasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada pihak eksternal BKN namun juga kepada pihak internal dalam hal ini terhadap pegawai BKN. Optimalisasi layanan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memicu produktivitas dan kualitas kerja pegawai yang akan berkontribusi positif pada kinerja organisasi.

Biro Keuangan dan Biro Kepegawaian BKN saling bekerja sama menghasilkan inovasi yang mengintegrasikan aplikasi pembayaran tunjangan kinerja (Tunkin) dengan data presensi kehadiran pegawaian yang menjadi basis data pembayaran Tunkin. Guna memahamkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi tersebut, Senin (26/2/2018) digelarlah Workshop Pengembangan Aplikasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Terintegrasi dengan Sistem Kehadiran Online, di aula Kantor Pusat BKN.

Wahyu, mengatakan acara ini dihadiri 150 peserta.(foto: mia)

Kepala Bagian Akuntansi dan pelaporan BKN, Wahyu, mengatakan acara ini dihadiri 150 peserta yang mewakili unit kerja yang ada di lingkungan BKN Pusat.

Di bagian lain, Sekretaris Utama (Sesma) BKN, Usman Gumanti dalam sambutan saat membuka acara tersebut mengatakan ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan aplikasi ini, di antaranya menyajikan data presensi pegawai secara real time; Memberikan pelayanan prima kepada pegawai yang membutuhkan update data kehadirannya; Tersedianya referensi bagi pengampu kebijakan dalam melakukan pembinaan disiplin pegawai.

Sebelum adanya aplikasi ini, sambung Sesma di lapangan ditemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan Tunkin dan presensi, di antaranya: Penyajian data presensi yg disampaikan ke Biro Keuangan BKN selama ini kurang cepat sehingga pembayaran Tunkin beberapa kali lambat; Akurasi data presensi pegawai selama ini beberapa kali dipertanyakan kevalidannya karena input data presensi pegawai masih dilakukan secara manual; Hasil penarikan data presensi tidak dapat dilihat langsung oleh pegawai yang bersangkutan; Biro Kepegawaian BKN dan pihat terkait tidak dapat memonitor presensi pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN sehingga belum terdapat referensi valid sebagai acuan pembinaan pegawai khususnya terkait kedisiplinan.

Sekretaris Utama (Sesma) BKN, Usman Gumanti. (foto: mia)

Di akhir arahannya Sesma BKN mengatakan “Pelaksanaan implementasi presensi online bukan sekadar menjadi tanggung jawab Biro Kepegawaian BKN namun juga menjadi tanggung jawab semua unit dalam hal ini Kepala Subbagian Tata Usaha di masing-masing unit kerja”. dep

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *