Diskusi Publik Netralitas ASN Bersama BKN, Bawaslu, KemenPANRB, dan KASN

Jakarta – Humas BKN, Direktur Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Hardianawati memaparkan sejumlah jenis pelanggaran netralitas yang sudah dilakukan BKN dengan melibatkan KemenPANRB, KASN, dan Bawaslu. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Diskusi Publik yang bertajuk Refleksi Pemilu 2019 soal Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diinisiasi organisasi non pemerintah bernama Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro Indonesia), dengan menghadirkan Kementerian/Lembaga di bidang pembinaan ASN.

Berlangsung di Bawaslu pada Selasa (6/8/2019), Hardianawati menyebutkan jenis pelanggaran netralitas ASN paling banyak ditemukan melalui kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan paling banyak melibatkan ASN di lingkup instansi pemerintah daerah.
“Kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) tahun 2018 sampai Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Abhan yang memimpin forum diskusi tersebut. Ia menyebutkan bahwa selain mengidentifikasi secara aktif soal adanya dugaan perihal kasus pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga menerima sejumlah pengaduan dan laporan keterlibatan ASN berupa aktivitas keberpihakan kepada paslon tertentu dalam Pilkada sebelumnya dan Pemilu yang baru berlangsung April lalu.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Komisioner ASN yang hadir dalam forum itu menjelaskan aspek terbesar pelanggaran netralitas ada dalam pembuatan keputusan atau kebijakan dan manajemen ASN. Misalnya keputusan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang punya kepentingan politik membuat keputusan dengan asas subjektivitas. Ia juga menyebutkan politisasi di birokrasi masih sangat kental. des/dey

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *