BPK Kunjungi BKN Perihal Koor Bisnis Tata Kelola Pensiun PNS

Jakarta-Humas BKN. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Warli dan jajarannya pagi ini menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Data lantai 2 gedung 1 Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (26/08/2019). Hadir juga dalam pertemuan tersebut Inspektur BKN, Darmuji dan Gunawan selaku Kepala Subdirektorat Pengolahan Data.

Dalam kunjungannya, perwakilan BPK Winer Wanaru menanyakan perihal informasi tata kelola Pensiun PNS yang menjadi salah satu koorbisnis BKN. “Adakah yang berubah dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) nomor 5 Tahun 2014 dan bagaimana BKN berkoordinasi dengan masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dan juga Taspen untuk manajemen satu data?”, tanya Winer.

Warli pun menjelaskan sistem pensiun yang ada saat ini menggunakan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less paper. “Untuk usulan sebelum 1 Mei 2018 memang masih menggunakan aturan yang lama namun untuk yang setelah 1 Mei 2018 sudah menggunakan PPO”, ujarnya.

Lanjut warli menjelaskan usulan tetap masuk namun by system, saat ini semua data K/L/D sudah terintegrasi dengan data yang ada di BKN melalui SAPK. “Pertek yang sudah dikeluarkan akan kita kirimkan juga ke pihak Taspen untuk selanjutnya proses pembayaran pensiun PNS”, ujarnya.

Dalam acara yang sama, Gunawan selaku Kepala Subdirektorat Pengolahan Data menambahkan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, BKN akan berkoordinasi dengan K/L/D melalui 14 Kantor Regional BKN dan UPT BKN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menggunakan manajemen satu data yaitu data SAPK. “Kami terus mensosialisasikan K/L/D untuk berkoordinasi perihal pengupdatean data yang ada di BKN”, ucapnya. dey

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *