35 Instansi Pemerintah Pengelola Kepegawaian Terbaik Terima Anugerah BKN Award 2018

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 35 instansi pemerintah pengelola kepegawaian terbaik ditetapkan sebagai penerima BKN Award Tahun 2018. Penganugerahan BKN Award dilakukan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Ke-IV Tahun 2018 di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang, Rabu (11/7/2018).

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa BKN Award 2018 diberikan  kepada Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik sapanjang tahun 2017. Ridwan juga mengatakan bahwa BKN Award merupakan upaya BKN dalam memberikan motivasi untuk instansi dalam mengelola kepegawaian Aparatur Sipil Negara.

Ridwan lebih jauh memaparkan bahwa Instansi pemerintah pemenang BKN Award 2018 dibagi ke dalam 7 (tujuh) kategori. Ketujuh Kategori tersebut menurut Ridwan, meliputi: 1) Kementerian Kategori Besar, 2) Kementerian Kategori Kecil, 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 4) Provinsi, 5) Kabupaten/Kota Tipe A (beban kerja yang besar), 6) Kabupaten/Kota Tipe B (beban kerja yang sedang), dan Kabupaten/Kota Tipe C (beban kerja yang kecil). Selanjutnya dalam setiap kategori tersebut terdapat 5 (lima) pemenang.

Ridwan juga menyampaikan bahwa keputusan penetapan pemenang BKN Award 2018 tersebut berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan 7 (tujuh) kriteria yang sudah ditentukan. Ridwan memaparkan bahwa ketujuh kriteria penilaian BKN Award 2018 tersebut meliputi: 1) Perencanaan Formasi; 2) Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; 3) Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK); 4) Pemanfaatan Computer Asissted Test (CAT-BKN); 5) Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); 6) Implementasi Penilaian Kinerja; dan 7) Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Daftar 35 Instansi Pemerintah Pemenang BKN Award 2018

Kategori Pemenang
I Kementerian Kategori Besar –   Kementerian Keuangan

–   Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

–   Kementerian Perhubungan

–   Kementerian Hukum dan HAM

–   Kementerian Kesehatan

II Kemeterian Kategori Kecil –   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

–   Kementerian Luar Negeri

–   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

–   Kementerian Badabn Usaha Milik Negara

–   Kementerian Sekretariat Negara

III Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) –   Lembaga Administrasi Negara

–   Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

–   Kepolisisan Negara

–   Badan Pusat Statistik

–   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

IV Provinsi –   Provinsi Jawa Timur

–   Provinsi Sulawesi Utara

–   Provinsi Bali

–   Provinsi Riau

–   Provinsi Jawa Barat

V Kabupaten/Kota Tipe A –   Kabupaten Banyuwangi

–   Kota Yogyakarta

–   Kota Balikpapan

–   Kota Tangerang

–   Kota Sorong

VI Kabupaten/Kota Tipe B –   Kabupaten Sleman

–   Kabupaten Pohuwato

–   Kabupaten Gayo Lues

–   Kabupaten Mimika

–   Kabupaten Muaraenim

VII Kabupaten/Kota Tipe C –   Kabupaten Sumba Tengah

–   Kota Surakarta

–   Kabupaten Bantaeng

–   Kabupaten Pringsewu

–   Kabupaten Pakpak Bharat

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *